Siber99news.com,Lampung Selatan, Senin 19 Oktober 2026 — Proses penanganan laporan dugaan penghalangan kerja jurnalistik yang dialami wartawan Nelson Ronigogo terus berjalan. Pada hari Senin, 19 Oktober 2026, Nelson beserta sejumlah saksi telah hadir dan memenuhi panggilan resmi dari Polda Lampung untuk memberikan keterangan terkait peristiwa yang telah dilaporkan.
Kasus ini menarik perhatian luas dari kalangan insan pers, karena menyangkut aspek penting perlindungan hukum bagi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.
Sebelumnya, Nelson Ronigogo telah melaporkan seseorang bernama Kasiyono ke pihak kepolisian atas dugaan tindakan menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Profesor Dokter Hamka, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, pada hari Senin, 12 Oktober 2026.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Nelson, saat itu ia dilarang melakukan peliputan, dibentak, diusir, hingga didorong dan bahkan mengalami tindakan pencekikan dari belakang ketika sedang berusaha memperoleh informasi di lokasi kejadian.
Laporan tersebut kini sedang ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Lampung, guna mendalami kronologi lengkap peristiwa serta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.
Novis, rekan sejawat Nelson yang juga bekerja sebagai wartawan dari media Sumberpintar, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Polda Lampung atas langkah responsif dalam menindaklanjuti laporan yang telah diajukan.
Novis juga menyampaikan keprihatinan sekaligus dukungannya terhadap peristiwa penghalangan jurnalistik yang bernuansa intimidasi, yang dilakukan oleh Kasiyono kepada Nelson. Hal ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap pentingnya perlindungan dan kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Secara khusus, ia menyampaikan apresiasi kepada Unit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Lampung, termasuk Kepala Unit III Subdit IV Ditreskrimsus, AKP Heri, yang menurutnya telah merespons dengan cepat dan serius laporan yang disampaikan Nelson.
"Terima kasih kepada Kanit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Lampung, AKP Heri, yang telah responsif menindaklanjuti laporan polisi terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik," ujar Novis pada Senin, 19 Oktober 2026.
Menurut Novis, proses pemeriksaan yang dilakukan saat ini merupakan langkah penting dan positif dalam penanganan perkara ini. Ia berharap seluruh rangkaian proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hari ini saksi-saksi telah memenuhi panggilan Polda Lampung. Kami sangat mengapresiasi Polda Lampung dalam memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Nelson Ronigogo.
Novis berharap ke depan pihak kepolisian dapat senantiasa menjadi mitra strategis bagi kalangan insan pers, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi setiap wartawan ketika sedang menjalankan tugas jurnalistik di masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, peran wartawan sangatlah penting dalam mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara profesional harus dihormati dan dilindungi, serta tidak boleh dihambat melalui tindakan intimidasi, ancaman, maupun kekerasan dalam bentuk apa pun.
"Kami meminta kepada Polda Lampung agar benar-benar menjadi mitra strategis bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Pers," tegas Novis.
Diharapkan pula, penanganan perkara ini dapat memberikan kepastian hukum yang nyata bagi semua pihak, sekaligus menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat luas untuk lebih menghormati tugas dan fungsi pers di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Persoalan ini juga mengingatkan kembali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi serta gagasan. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak tersebut.
Penerapan ketentuan hukum ini tentu tetap akan didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian yang lengkap serta akurat di hadapan hukum, dengan senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Perkembangan perkara ini terus menjadi perhatian kalangan pers, yang berharap adanya kepastian hukum serta perlindungan nyata bagi setiap wartawan di tengah masyarakat saat menjalankan tugas jurnalistik. Penanganan yang profesional, transparan, dan berkeadilan diharapkan tidak hanya memberikan kejelasan atas laporan ini, tetapi juga memperkuat jaminan kebebasan pers di Indonesia. (Laporan: Yani)

