Siber99news.com,PRINGSEWU, 17 November 2026 — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan TK ABA Panjerejo di Jalan Raya Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan mencapai Rp253.514.000, kini menjadi sorotan tajam terkait dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Nama Pekerjaan: Revitalisasi Satuan Pendidikan TK ABA Panjerejo
- Nilai Dana Bantuan: Rp253.514.000
- Sumber Dana: APBN Tahun Anggaran 2026
- Pelaksana: Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP)
- Lokasi: Jl. Raya Panjerejo, RT.03/RW.02, Panjerejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu — Lampung
Berdasarkan peninjauan langsung tim investigasi di lokasi, sejumlah hal mencurigakan terlihat jelas:
1. Konstruksi Baja Ringan Dipertanyakan
Struktur rangka atap baja ringan yang terpasang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya tertuang dalam dokumen proyek. Kekuatan dan ketebalan material dipertanyakan, padahal dana yang dialokasikan cukup besar.
2. Pengecatan Asal Jadi, Tanpa Persiapan
Dinding yang baru saja difinishing terlihat buruk. Lapisan cat baru dioleskan tanpa proses pengamplasan terlebih dahulu. Akibatnya, cat lama yang mengelupas masih terlihat jelas di bawah lapisan cat baru, dan cat baru pun ikut terkelupas di beberapa bagian — menandakan pekerjaan tidak dilakukan secara profesional.
3. Pekerja Bukan dari Warga Setempat
Salah satu prinsip utama program swakelola adalah melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun di proyek ini, para pekerja diketahui bukan berasal dari warga Panjerejo dan sekitarnya. Hal ini diduga melanggar prinsip pemberdayaan masyarakat dalam sistem swakelola.
4. Lokasi Kosong Saat Jam Kerja
Ketika tim investigasi meninjau lokasi pada jam kerja yang seharusnya berjalan, lokasi proyek tampak kosong dan tidak ada aktivitas pekerja di tempat. Belum jelas alasan ketiadaan pekerja tersebut.
Dengan nilai bantuan lebih dari 253 juta rupiah, masyarakat berhak mempertanyakan kualitas dan akuntabilitas hasil pekerjaan ini:
- Apakah baja ringan yang digunakan sudah sesuai spesifikasi teknis dalam RAB?
- Mengapa pengecatan dilakukan tanpa persiapan permukaan yang layak?
- Ke mana tersalurkan dana upah tenaga kerja jika bukan warga setempat yang bekerja, padahal mekanisme swakelola mensyaratkan keterlibatan masyarakat?
- Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan kualitas pekerjaan ini?
Tim investigasi meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, serta instansi pengawas terkait untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan dana yang telah dianggarkan.
"Jika hasilnya seburuk ini di awal pembangunan, bagaimana kualitas bangunan ini bertahan untuk jangka panjang demi keselamatan anak-anak kita?"
Kami juga membuka ruang tanggapan bagi Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan terkait temuan di atas.

