Siber99news.com,PESAWARAN, LAMPUNG — Aktivitas pengerukan gunung yang diduga menjadi lokasi pertambangan batu dan tanah urug di kawasan Jalan Candi Mas, Lempasing, Kabupaten Pesawaran, menjadi sorotan. Kegiatan pengerukan menggunakan alat berat jenis excavator tersebut diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar, mulai dari potensi banjir hingga kerusakan akses jalan yang dikeluhkan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, aktivitas pengangkutan material batu dan tanah urug berlangsung menggunakan sejumlah kendaraan dump truck yang keluar masuk lokasi.
Menurut keterangan warga, material hasil pengerukan gunung tersebut diangkut menggunakan mobil dump truck setelah sebelumnya dikeruk dengan alat berat jenis excavator.
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi untuk menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial. Dari hasil pantauan di lapangan, awak media mendapati dua unit alat berat jenis excavator berada di lokasi dalam kondisi standby.
Selain itu, kondisi gunung yang menjadi objek pengerukan terlihat telah mengalami perubahan akibat aktivitas pengambilan material batu dan tanah urug.
Awak media kemudian melakukan dokumentasi berupa pengambilan gambar dan foto sebagai bahan pendukung pemberitaan.
DUGAAN LEGALITAS TAMBANG DIPERTANYAKAN
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas kegiatan pertambangan yang berlangsung di kawasan Jalan Candi Mas, Lempasing.
Apakah aktivitas pengerukan tersebut telah mengantongi izin usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Apakah kegiatan tersebut juga telah memenuhi persyaratan lingkungan hidup serta ketentuan teknis lainnya?
Hingga berita ini diterbitkan, legalitas kegiatan tersebut belum dapat dipastikan. Karena itu, diperlukan pemeriksaan langsung dari instansi berwenang untuk memastikan apakah seluruh perizinan dan kewajiban hukum telah dipenuhi oleh pihak pengelola.
Apabila nantinya terbukti kegiatan tersebut beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan pertambangan dan lingkungan hidup, aparat penegak hukum diharapkan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
WARGA KHAWATIR DAMPAK LINGKUNGAN
Tidak hanya persoalan perizinan, dampak lingkungan juga menjadi perhatian. Menurut keterangan warga, aktivitas pengerukan tersebut diduga berdampak terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk potensi banjir dan kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan pengangkut material.
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Sebab, kegiatan pengambilan material alam yang tidak memperhatikan kaidah pertambangan dan pengelolaan lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan yang dampaknya harus ditanggung masyarakat sekitar.
Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi drainase, perubahan kontur lahan, potensi aliran limpasan air, serta kondisi jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material.
APH DAN DINAS TERKAIT DIMINTA TURUN KE LOKASI
Atas temuan tersebut, awak media meminta perhatian dan tindak lanjut dari sejumlah instansi, di antaranya:
1. Polsek Padang Cermin agar melakukan pengecekan awal terhadap aktivitas pengerukan di Jalan Candi Mas, Lempasing.
2. Polres Pesawaran dan Polda Lampung agar melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung agar memastikan status perizinan serta legalitas kegiatan pertambangan.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran agar melakukan pemeriksaan dampak lingkungan dan potensi kerusakan akibat aktivitas pengerukan.
5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung agar turut melakukan pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Awak media berharap instansi terkait tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan hukum.
NEGARA TIDAK BOLEH TUTUP MATA
Sumber daya alam merupakan kekayaan negara yang pemanfaatannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta tidak merugikan masyarakat.
Apabila ditemukan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Awak media akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menjalankan kontrol sosial.
Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan tidak menjadi korban akibat aktivitas usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun kewajiban lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola tambang maupun instansi berwenang terkait status perizinan dan aktivitas pengerukan tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak pengelola serta seluruh instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara resmi. (Tim)

