Diduga Proyek Revitalisasi SD Negeri 1 Kalisari Gunakan Baja Ringan' Non SNI, Aparat Penegak Hukum Segera Menindak Lanjuti Kasus Ini

Redaksi
Oleh

Lampung Selatan.siber99news.com. Pelaksanaan proyek revitalisasi  SD Negeri 1 kalisari Natar,  Kabupaten Lampung Selatan.diduga rangka baja ringannya "Non SNI" Berdasarkan hasil pantauan langsung di lokasi, ditemukan bahwa  dugaan rangka baja tersebut tidak Standar Nasional Indonesia . Sementara itu, matrial lain nya juga nampak terlihat tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis yang ada. 


Berdasarkan  hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kondisi semua rangka baja ringan yang tak ber SNI dapat berpotensi terjadinya ambruk dan berdampak mengganggu belajar dan mengajar pada siswa/i disekolah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan revitalisasi yang sangat rendah, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. 


Ketika awak media mengunjungi sekolah tersebut, guna melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, namun yang bersangkutan tidak berada ditempat. 


Sumber setempat  mengatakan proyek ini berasal dari uang rakyat yang dianggarkan pemerintah pusat, untuk pembangunan yang baik, jadi hasilnya harus maksimal dan berkualitas agar dapat bertahan cukup lama, terkait rangka bajanya  yang tidak SNI itu sudah menyalahkan aturan, menurutnya rangka baja tersebut harus di bongkar dan di ganti dengan yang SNI, ' Ujarnya,  Senin, 21/09/2026.


Diketahui, proyek revitalisasi SDN 1 kalisari merupakan program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp1.177.049.879.  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Mengingat proyek tersebut dibiayai oleh keuangan negara, pelaksanaannya wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, mutu pekerjaan, efisiensi, serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak dan dokumen perencanaan.


Apabila benar ditemukan penggunaan material rangka baja tak ber SNI tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan atau tidak sesuai dengan kontrak pelaksanaan, maka hal tersebut berpotensi menjadi objek pemeriksaan oleh instansi yang berwenang, baik dari aspek administrasi, teknis maupun pengelolaan keuangan negara.


Dasar Hukum yang Relevan


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.


3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran publik.


 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila dalam pelaksanaan proyek terbukti terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang.


5. Ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan, yang mengharuskan sarana dan prasarana pendidikan memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kelayakan.


Atas temuan tersebut, awak media berharap pihak-pihak yang berwenang, termasuk Dinas Pendidikan, Inspektorat, aparat penegak hukum  serta instansi terkait lainnya, dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut guna memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, kontrak pekerjaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Berita ini di susun berdasarkan hasil pemantauan  dilapangan dan keterangan narasumber yang telah di himpun, dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini bukan merupakan kesimpulan adanya ketetapan hukum, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya hasil pemeriksaan resmi dari instansi terkait dan aparat penegak hukum.  (Tim)

6/related/default